Ketika pemerintah mencanangkan revitalisasi pertanian, terbersit difikiran saya bahwa segala fasilitas untuk memajukan pertanian akan sangat mudah diakses oleh siapapun, termasuk oleh rakyat miskin di pedesaan yang notabene mereka merupakan tulang punggung dunia pertanian di Indonesia. Pertanian yang di dalamnya termasuk peternakan tidak akan lepas dari peran penting para petani peternak. Merekalah yang selama ini menjadi pelaku utama dunia pertanian dengan berbagai kisah sedih dan senang yang saling bergantian, namun mereka tetap tegar dan pantang menyerah. Peternak yang dimaksud adalah peternak kecil, hidup di desa dengan akses yang sulit, skala usahanya sangat kecil, sistem pemeliharaanya masih tradisional, tidak memperhitungkan untung rugi, yang penting bisa makan. Saya minta izin untuk menyebutnya peternak miskin.
Peternak miskin
Sosiolog memberikan ciri kepada orang miskin dengan 3 kriteria, yaitu : bodoh, terbelakang, dan kekurangan materi. Tiga ciri tersebut memperlihatkan bahwa mereka kurang ilmu pengetahuan karena kesulitan mengakses pendidikan, kemudian kurang berinteraksi dengan dunia luar akibat kesulitan mendapatkan akses informasi dan transportasi, dan terakhir adalah kekurangan untuk mendapatkan modal usaha. Jika kita gabungkan pengertian peternak miskin, secara garis besar ciri-cirinya seperti penjelasan di atas. Bagaimana bisa berubah menjadi peternak sukses dengan skala usaha lebih besar jika akses-akses tersebut di atas sulit diperoleh.
Curah Pendapat
Untuk meningkatkan derajat hidup para peternak miskin setidaknya minimal ada tiga langkah dengan tujuan utama menghapuskan segala penghalang untuk memperoleh ketiga akses tersebut di atas. Ketiga langkah tersebut meliputi, pertama, mempermudah akses peternak untuk memperoleh pendidikan tentang peternakan (dari budidaya sampai pemasaran atau bahkan pengolahan pascapanen). Langkah ini dapat difasilitasi dengan memberikan pelatihan secara integral kepada peternak tentang pengelolaan peternakan dari hulu sampai hilir. Teknisnya dapat dilakukan oleh pihak pemerintah melalui dinas peternakan atau pertanian setempat dan tenaga penyuluh. Bisa juga dilakukan oleh perguruan tinggi melalui kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa, lembaga pengabdian masyarakat atau pelatihan gratis. Selain itu peran serta lembaga swadaya masyarakat yang consern terhadap sumber daya manusia peternak di pedesaan akan dapat pula membantu memberikan pengetahuan teknologi peternakan. Selama ini kegiatan tersebut di atas sudah banyak dilakukan.
Langkah kedua adalah mempermudah peternak untuk mendapatkan informasi dan kemudahan transportasi. Informasi yang cukup dan kemudahan sarana transportasi akan meningkatkan daya saing peternak terutama untuk memasarkan hasil ternaknya. Peternak bisa langsung menjual hasil ternaknya ke pasar tanpa harus melalui pengumpul, sehingga harga yang diperoleh secara otomatis akan lebih tinggi. Untuk langkah kedua ini peran dari pemerintah yang paling diandalkan, karena masalah informasi dan transportasi merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya.
Langkah yang ketiga merupakan langkah yang tidak kalah pentingnya setelah akses pendidikan, informasi dan transportasi, yaitu akses modal usaha. Sumber modal usaha bisa diperoleh dari pemerintah (APBN dan APBD), perbankan, swasta (investasi atau hibah). Untuk sumber modal dari pemerintah selama ini telah banyak program yang diberikan berupa ternak, baik dari Departemen Pertanian, Departemen Sosial, Departemen Koperasi dan UKM, bahkan dari Departemen Agama. Semuanya tiada lain adalah program yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan, namun jika diamati keberhasilan program-program tersebut belum terlihat secara nyata dan hanya bertahan kurang dari lima bulan. Kelemahan program yang bernuansa hibah atau bantuan langsung ini adalah tidak adanya pendampingan dan evaluasi yang rutin, jadi hanya proyek ”bagi-bagi ternak”. Sungguh tidak mendidik !.
Sumber modal lainnya adalah berasal dari institusi swasta, kelompok orang, partai politik, atau investor dari luar negeri, dananya dapat berupa hibah murni atau investasi. Untuk hibah dapat dialokasikan dari dana sosial perusahaan (corporate social responsibility) atau dana-dana alokasi untuk kemanusiaan. Seperti penjelasan di atas, sebagai sebuah catatan, dana-dana sosial tersebut harus disalurkan dengan diikuti oleh pendampingan yang intensif baik teknis beternak maupun kelembagaan peternaknya. Selanjutnya adalah investasi dari perusahaan dan kredit modal usaha dari perbankan. Terkait dengan dana investasi dari perusahaan dan kredit dari bank tentunya akan lebih berat persyaratan dan proses pengurusannya.
Setidaknya ada 3 hal yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh peternak, yaitu :
1. Bergabung dalam sebuah kelompok dan membentuk lembaga lokal yang kuat, kredibel, dan mampu menjalankan usaha
2. Adanya jaminan/lembaga penjamin
3. Memiliki skala usaha yang ekonomis
Dalam rangka memenuhi ketiga persyaratan di atas dapat dilakukan melalui pembinaan yang terus-menerus dari berbagai pihak. Pemerintah atau lembaga lainnya dapat melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok peternak yang sudah ada atau yang baru dibentuk. Pembagian tugas dapat dilakukan antar departemen atau dinas terkait. Salah satu contoh, Dinas Peternakan dapat melakukan pembinaan dalam hal kemampuan teknis beternak dan pengolahan hasil ternak. Dinas Koperasi dan UKM memberikan pembinaan dalam peningkatan kapasitas peternak untuk mengelola kelembagaan koperasi, pencatatan, dan perhitungan kelayakan usaha. Dinas Perizinan dan Investasi dapat memberikan kemudahan kepada perusahaan yang akan berinvestasi di wilayah tugasnya terutama kegiatan investasi tersebut dijalankan oleh peternak. Secara umum dalam aplikasi teknisnya semua aparat pemerintah di semua bidang tertuju kepada peningkatan kapasitas peternak dan kelompoknya melalui kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.
Khusus untuk kredit dari perbankan, biasanya pihak bank mensyaratkan adanya jaminan, baik berupa tanah, bangunan, atau surat berharga. Persyaratan tersebut akan sangat menyulitkan peternak miskin untuk memenuhinya. Untuk itu peranan pemerintah sangat diperlukan untuk membantu peternak-peternak kecil yang kesulitan modal. Yang selama ini telah dilakukan pemerintah adalah membentuk lembaga penjamin, namun pada kenyataannya di daerah yang terpencil lembaga tersebut belum terasa manfaatnya bagi peternak miskin. Bahkan ada beberapa daerah yang tidak bersedia membentuk lembaga penjamin dengan alasan khawatir terjadi kredit macet, karena yang akan menanggung resikonya pasti pemerintah. Bukannya pemerintah itu ada untuk menanggung semua kebutuhan rakyat ? Demi rakyat ko takut ?. Upaya pemerintah lainnya adalah memberikan subsidi bunga kepada debitor, sehingga bunga yang harus dibayar oleh peternak jumlahnya lebih kecil. Dengan program ini pun tidak banyak peternak yang memanfaatkannya karena tetap harus ada jaminan.
Penjamin Non Pemerintah
Pada dasarnya yang disyaratkan pihak bank adalah jaminan, sedangkan yang memiliki jaminan disebut penjamin. Apakah jaminan itu milik individu atau kelompok tidak dipermasalahkan, sehingga dengan logika sederhana penjamin yang dimaksud bisa perorangan, kelompok orang atau sebuah lembaga.
Kita sering mendengar seseorang meminjam uang dari bank dengan jaminan rumahnya, tanahnya, kendaraannya, bahkan SK pengangkatan PNSnya. Artinya setiap individu dapat menjaminkan salah satu dari harta miliknya untuk dijadikan jaminan pada saat akan meminjam uang. Seharusnya bisa juga seseorang menjaminkan salah satu hartanya untuk dijadikan jaminan pihak bank, ketika saudaranya, temannya, tetangganya, atau bahkan orang lain akan meminjam uang untuk modal usaha. Sungguh sebuah kebaikan yang tidak dapat diukur dengan harta apabila ada orang yang menjaminkan hartanya demi kemajuan saudaranya.
Sebenarnya bisa juga anggota dari sebuah kelompok yang memiliki jaminan meminjam modal sejumlah tertentu, setelah uang diterima, selanjutnya uang tersebut dibagi-bagi kepada anggota lainnya untuk dipinjam. Dengan kata lain meminjam kepada bank atas nama orang yang memiliki jaminan. Pembayaran cicilannyapun melalui orang yang meminjam ke bank, sehingga yang tidak punya jaminan dapat memperoleh kredit.
Tidak hanya individu yang dapat memberikan jaminan, tetapi kelompok orang atau lembaga non pemerintah lainnya. Kelompok orang bisa berbentuk perkumpulan, paguyuban, kelompok profesi, bahkan partai politik. Bagi partai politik mungkin ini bisa dijadikan salah satu media kampanye yang langsung dapat dirasakan oleh peternak miskin di pelosok desa. Partai tersebut tidak harus teriak-teriak membeberkan program atau janji-janji yang semakin hari semakin tidak dipercayai rakyat. Dengan paparan di atas semakin yakin bahwa peternak dapat maju dan mencapai kesejahteraannya apabila semua stakholders dapat berperan sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya, tentunya tanpa mengesampingkan peran sentral dari pemerintah. Wallaahu a’lam bisshawaab.'
dikutip dari : http://www.kampoengternak.or.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar