Peternakan Berpotensi Atasi Kemiskinan

Sektor peternakan berpotensi besar mengatasi pengangguran dan kemiskinan, kata pengamat peternakan Muladno, di Bogor, Selasa (15/12). "Sektor peternakan sangat prospektif dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan," tegas Muladno yang juga Guru Besar Fakultas Peternakan IPB. Muladno menjadi pembedah buku dengan judul Dinamika Daya Saing Peternakan, karya Arief Daryanto. Pembedah lain yang dihadirkan yaitu Ir Juan Permata Adoe MBA dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) pusat, dengan dimoderatori oleh peneliti INDEF, Aviliani.

Lebih lanjut Prof Muladno mengemukakan, sektor peternakan juga berpotensi besar sebagai penggerak ekonomi pedesaan. "Produk peternakan sangat mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menyuburkan tanah pertanian," tegas dia. Menurut Muladno, sektor peternakan dapat dijadikan sebagai keunggulan kompetitif Indonesia. Apalagi ke depan banyak negara di Asia akan mengalami kesulitan meningkatkan produksi peternakannya karena kendala air dan lahan kecuali Indonesia. "Kendala dan kesulitan yang akan dihadapi kebanyakan negara di Asia merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan peternakan dan menjadikannya sebagai sumber devisa negara," paparnya. Muladno memastikan bahwa sebuah negara tidak akan pernah kaya bila miskin ternak. Sebaliknya negara yang kaya ternak tidak akan pernah miskin.

sumber : http://www.mediaindonesia.com

Domba Garut Lulus Sertifikasi FAO

Bandung, Kominfo Newsroom -- Sebanyak 2.500 ekor domba Garut telah mendapatkan sertifikat dari organisasi tanaman dan pangan dunia atau FAO, dan tak hanya itu saja, domba-domba tersebut juga diberi akta kelahirannya untuk menghindari pengakuan dari negara lain terhadap hewan sejenis.

''Domba yang mendapat sertifikat adalah domba khas Garut. Domba garut itu berasal dari 23 daerah yang mengikuti lomba ketangkasan domba beberapa waktu lalu,'' kata Sekertaris Jenderal Himpunan Peternak Domba dan Kambing (HPDKI) Jawa Barat, Dodi Suhadi.

Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, domba Garut harus memenuhi beberapa persyaratan. Diantaranya yaitu bentuk tanduk, kesehatan, teknik bertanding, pukulan dan ketangkasan. ''Yang memenuhi kriteria saja yang diberi serifikat, jadi cukup ketat persyaratannya,'' kata Dodi.

Beberapa negara, disebutnya, selalu membeli domba Garut, diantaranya Malaysia, Arab Saudi, dan Brunei. Ini dmenunjukkan negara tersebut telah percaya akan kualitas domba asli garut tersebut. Bahkan, ada beberapa importir yang mengatakan kualitas domba garut yang paling jempolan di Indonesia.

Populasi domba Garut saat ini di Indonesia mencapai sekitar 4,8 Juta ekor yang keberadaannya tersebar di beberapa daerah di Indonesia, sedangkan populasi domba Garut di Jawa Barat berjumlah sekitar 7.800 ekor. (jabarprov.go.id/toeb)

Heryawan Mewujudkan Jabar Sebagai Provinsi Produsen Domba

Hampir lima tahun ini, Provinsi Jawa Barat nyaris tidak tampak sebagai provinsi produsen domba. Perlu diakui, di era orde baru, terdapat ikon domba Garut yang mampu mendongkrak nama Jawa Barat di mata nasional, bahkan Asia. Saat itu, nama domba Garut sangat melekat di telinga bangsa Indonesia.

Tidak lama lagi, kebanggaan Provinsi Jabar sebagai daerah produsen domba akan kembali terjadi. Melihat kondisi demikian, Gubernur Jabar, H Ahmad Heryawan Lc, tidak bisa tinggal diam. Pengembangan domba Garut bukan salah satu dari janji kampanye Heryawan, saat kampanye pada pilgub Jabar 2008. Namun setelah menjadi gubernur Jabar, Heryawan tentu tidak bisa menutup mata terhadap potensi yang bisa dikembangkan di Jabar. Terlebih lagi, potensi tersebut akan bermuara pada nama baik Jabar dan kesejahteraan rakyatnya.

Memasuki tahun 2009, Heryawan mulai, menginventarisasi hambatan dalam mengembangkan sektor ternak domba. Salah satu kendalanya itu, yakni rendahnya keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan domba.Selain itu, berkembang anggapan bahwa beternak domba bukan profesi yang menjanjikan.

Heryawan pun mengaku prihatin saat mendengar kabar tentang jumlah suntikan domba yang dibibitkan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba (BPPTD) Margawati Garut, yang hanya sekitar 500 ekor per tahun. Spontan ketika mendengar kabar itu, Heryawan langsung meminta Dinas Peternakan Jabar meningkatkan jumlah bantuan domba yang akan dikembangkan di UPTD BPPTD Margawati Garut.

Buktinya, memasuki tahun 2010, disiapkan 10 ribu ekor domba akan dibibitkan melalui pembinaan UPTD tersebut. Tidak hanya mengembang jumlah dombanya, melalui program tersebut, dipastikan akan membantu masalah daya beli warga. Betapa tidak, kegiatan pembibitan domba tersebut akan membuka lapangan pekerja baru.

Dengan menggelontorkan sekitar 10 ribu ekor domba, ditargetkan mampu membuka sedikitnya 1.000 tenaga kerja baru. Rencananya, dari 10 ribu ekor domba itu, akan digarap oleh 1.000 peternak baru. Artinya, masing-masing peternak akan mendapat jatah garapan 10 ekor domba. Melalui UPTD BPPTD, peternak itu akan dibimbing dan dibina dalam membudidayakan domba.

Hasil dari kegiatan pembibitan tersebut, tentu akan menjadi keuntungan bagi peternak domba dan pemerintah. Sharing profit yang akan diberlakukan oleh Pemprov Jabar, yakni 50-50 persen. Mengapa Pemprov Jabar harus mengambil keuntungan dari proyek pembibitan domba tersebut? Keuntungan itu, tentunya akan kembali dijadikan modal bagi peternak lainnya yang belum mendapat suntikan bantuan domba. Bila perlu, tegas Heryawan, Pemprov Jabar kembali mengalokasikan dana untuk pengadaan domba.

Agar sasaran dari program itu tercapai, maka kegiatannya akan mendapat pengawasan dan pendampingan yang ketat. Kami akan black list kalau sampai domba itu dijual,ucap Heryawan. Pihaknya sengaja mengirimkan sarjana peternakan sebagai tenaga ahli yang akan mendampingi peternak itu. Sarjana peternakan yang akan diterjunkan itu, telah disiapkan melalui program beasiswa kuliah yang didanai APBD Jabar. Kegiatan pendampingan itu sangat diperlukan.

Pasalnya, peternak akan mendapat pendampingan mengenai cara pemeliharaan, pengembangan (reporduksi), hingga pemasarannya. Perlu diakui, selama ini, peternak lokal di Jabar kerap menghadapi persoalan dari segi pemasarannya. Pemprov Jabar melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkaitnya, berkewajiban memediasi proses pemasaran domba tersebut.

Kasubag Perencanaan, Dinas Peternakan Jabar, Taufik Garsadi mengatakan, melalui instruksi gubernur tersebut, Disnak Jabar dan OPD terkait lainnya sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah kelompok produsen domba. Bahkan, tutur dia, domba asal Jabar tersebut berpeluang mewarnai pasar ekspor, khususnya ke negaranegara di Timur Tengah. Heryawan menegaskan, melalui program tersebut, sedikitnya sektor peternakan domba bisa memberi kontribusi dalam mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM) Jabar.

Itu baru dari sektor peternakan domba saja, ujar Heryawan. Sasaran lainnya dari program-program pengembangan ekonomi pedesaan, yakni terciptanya kebanggaan dan budaya kewirausahaan pada masya rakat pedesaan. Bila dikaitkan dengan syariah Islam, Allah SWT memberikan 20 pintu rezeki bagi umatnya. Ternyata, hanya satu pintu rezeki yang diperuntukan bagi pe kerja formal. Sementara sisa nya yang 19 pintu, papar Heryawan, dibuka untuk pedagang.

Bergulirnya program pembibitan domba itu pun, merupakan tindak lanjut dari keprihatinan Heryawan terhadap jumlah pengusaha di Jabar yang masih sedikit. Dirinya cemburu dengan Singapura yang 7,5 persen warganya menjadi pengusaha. Padahal, cukup dengan 2,5 persen dari jumlah warga sebuah daerah menjadi pengusaha, maka daerah itu dipastikan akan sejahtera. Sementara di Jabar, tutur Heryawan, jumlah pengusahanya masih di bawah satu persen dari jumlah penduduknya.

Khusus pengembangan ekonomi rakyat pada kegiatan pembibitan domba, harus bermuara pada jumlah populasi domba di Jabar. Data dari Dinas Peternakan Jabar menunjukkan, jumlah populasi domba di Jabar masih berada pada angka 4,6 juta ekor. Sepanjang tahun 2010, jumlah tersebut akan dikembangkan hingga 6-7 juta ekor. Dengan demikian, janji Heryawan tentang perwujudan identitas Jabar sebagai provinsi pro dusen domba di tahun 2011, bisa tercapai.

Optimisme Heryawan itu, sempat disampaikan di depan pejabat Departemen Pertanian pada kegiatan pesta patok di Bogor, belum lama ini. Heryawan mengatakan, program tersebut ternyata menuai respon positif dari masyarakat. Pihaknya bersyukur dan berterima kasih kepada stakeholder terkait yang mendukung program tersebut.

Dirinya bercita-cita, gaga sannya itu, menjadi gerakan bersama. Heryawan pun mengajak Perum Perhutani dan PTPN dalam mengembangkan ketersediaan lahan untuk menyediakan pakan ternak, khususnya domba. Setelah program ini berhasil, tentu akan dilanjutkan dengan program lainnya yang lebih berpihak kepada masyarakat. kik.


Kabupaten / Kota:

Kab Bogor 223.729
Kab Sukabumi 463.806
Kab Cianjur 262.425
Kab Bandung 205.446
Kab Garut 561.320
Kab Ciamis 171.012
Kab Kuningan 118.030
Kab Cirebon 160.605
Kab Majalengka 228.102
Kab Sumedang 150.748
Kab Subang 214.894
Kab Purwakarta 527.219
Kab Karawang 860.602
Kab Bekasi 147.671
Kota Bogor 6.208
Kota Sukabumi 6.587
Kota Bandung 11.140
Kota Cirebon 5.818
Kota Bekasi 4.058
Kota Depok 7.792
Kota Cimahi 5.264
Kota Tasikmalaya 9.398
Kota Banjar 9.836
Kab Bandung Barat 333.078

Total se-Jabar: 4.694.788 Ekor

Domba ramah lingkungan

Ilmuwan Australia berharap bisa mengembang-biakkan domba yang bersendawa lebih sedikit guna membantu mengatasi perubahan iklim dunia. Para ilmuwan sedang melakukan identifikasi satu gen yang menyebabkan satu domba bersendawa lebih banyak dari domba lain ataupun sebaliknya. Sendawa bagi domba menjadi penyebab emisi yang lebih parah dibandingkan dengan kentut, demikian kata para ilmuwan tersebut. Sekitar 16 persen emisi gas rumah kaca Australia berasal dari pertanian, kata departemen perubahan iklim Australia.

Dewan Kerjasama Penelitian Domba Australia mengatakan 66 persen emisi pertanian dihasilkan oleh perut hewan ternak dalam bentuk methana.

”Sembilan puluh persen methana dari domba dan sapi diproduksi di perut besar dan kemudian disendawakan keluar,” kata John Goopy dari Departemen Industri dan Investasi negara bagian New South Wales.

”Tidak banyak yang keluar lewat belakang. Kudalah yang seperti itu.”

Ilmuwan di New South Wales melakukan penelitian untuk mengukur seberapa banyak gas dikeluarkan oleh domba dengan bersendawa.

Dari 200 domba yang mereka teliti diketemukan bahwa semakin banyak domba itu makan semakin banyak pula mereka bersendawa.

Namun ternyata tidak setiap domba sama.

Itulah sebabnya para ilmuwan ingin menemukan penyebab mengapa satu dan lain domba berbeda padahal mereka mengkonsumsi jumlah makanan yang sama.

Tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengembang-biakkan domba yang memproduksi methana lebih sedikit. Gas methana berlipat-lipat lebih merusak ketimbang CO2.

”Harapan kami setelah menemukan variasi yang kami perlukan, populasi domba bisa didorong ke arah sana,” kata Roger Hegarty dari Dewan Kerjasama Penelitian Domba Australia.

Sumber: BBC

PERKEMBANGAN DOMBA GARUT MENJADI DOMBA TANGKAS

Oleh : Denie Heriyadi

Cikal-bakal terbentuknya Domba Garut di Jawa Barat dimulai pada Tahun 1864, pada saat itu Pemerintah mulai memasukkan beberapa ekor Domba Merino yang pemeliharaannya diserahkan pada KF Holle, lima tahun kemudian yaitu pada Tahun 1869 domba-domba tersebut dibawa ke Kabupaten Garut, dan secara bertahap dilakukan penyebaran ke beberapa penggemar domba, antara lain kepada Bupati Limbangan (satu pasang) dan Van Nispen seekor pejantan Merino yang kebetulan telah memiliki seekor Domba Kaapstad, serta disebarkan ke beberapa daerah lain, seperti ke Kabupaten Sumedang, Bandung, dan Garut (Merkens dan Soemirat, 1926).

Penyebaran tersebut merupakan embrio terbentuknya ras Domba Priangan atau Domba Garut. Persilangan telah berlangsung secara terus menerus antara domba Merino X Domba Lokal, Domba Merino X Domba Lokal X Domba Kaapstad. Persilangan yang terus menerus tersebut berlangsung tanpa suatu rencana yang jelas dan tidak terarah, sehingga Domba Garut yang ada sekarang sangat heterogen, tidak memiliki standar bibit yang baku, dan cukup sulit menelusuri validitas komposisi darahnya. Versi lain mengenai asal usul Domba Garut, diyakini berasal dari domba lokal asli Garut, yaitu dari Daerah Cibuluh dan Cikeris di Kecamatan Cikajang serta Kecamatan Wanaraja. Keyakinan tersebut dilandasi oleh teori bahwa seluruh bangsa domba yang ada di dunia dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok domba bermuka putih (white face) dan domba bermuka hitam (black face).

Domba-domba muka putih secara genetik membawa warna yang lebih dominan dibandingkan warna pada domba muka hitam, sedangkan domba-domba yang diimpor masuk ke Indonesia sejak Jaman Belanda sampai sekarang kebanyakan dari kelompok domba muka putih (termasuk Domba Merino, Texel, dan Domba Ekor Gemuk), sehingga warna hitam yang banyak terdapat pada Domba Priangan atau Domba Garut dipercaya berasal dari domba lokal, khususnya domba lokal dari daerah Cibuluh dan Wanaraja yang sejak dahulu dikenal dengan domba-dombanya yang dominan berwarna hitam, termasuk dominan hitam pada tubuh secara keseluruhan, di samping itu Domba Cibuluh memiliki ciri yang sangat spesifik, yaitu memiliki kombinasi telinga rumpung (rudimenter) dengan ukuran di bawah 4 cm atau ngadaun hiris dengan ukuran 4 - 8 cm dengan ekor ngabuntut beurit atau ngabuntut bagong, warna dominan hitam terutama pada bagian muka dengan bentuk tubuh ngabaji (Heriyadi dan Surya, 2004).

Setelah melewati kurun waktu yang cukup panjang, maka mulai terlihat sifat agresif yang dimiliki oleh domba-domba hasil persilangan tersebut. Kurang lebih pada Tahun 1900, anak-anak gembala yang biasa ngangon domba dan menggembalakannya secara liar dan bebas di daerah pesawahan sehabis masa panen, melihat domba-domba jantan peliharaannya memiliki sifat beradu yang tinggi. Rupanya sifat-sifat agresif yang dimiliki domba jantan peliharaannya, menggugah dan membangkitkan minat anak-anak gembala untuk menangkaskan domba-domba yang diangonnya dengan domba angonan anak gembala lainnya, aktivitas ini dilakukan disela-sela waktu menyabit rumput atau menunggu waktu sampai sore hari.

Hampir setiap sore mereka terlihat bersorak-sorai dengan riang gembira dan merasa kegirangan apabila domba piaraannya menang, hingga anak gembala sering terlambat pulang ke rumah dan akhirnya diketahui oleh orang tuanya atau pemilik domba yang mereka gembalakan, maka sejak saat itulah domba-domba jantan yang memiliki postur tubuh bagus dengan ukuran tanduk yang besar, mulai dipelihara secara terpisah dari domba-domba betina atau domba-domba jantan lain yang tanduknya tergolong kecil, selanjutnya domba-domba jantan dibuatkan kandang tersendiri dan dipelihara serta diberi perlakuan secara khusus.

Menurut perkiraan sejak Tahun 1905 orang tua dari anak-anak gembala atau para juragan pemilik domba, mulai tertarik dan membuat agenda khusus untuk menyelenggarakan kegiatan ketangkasan domba antar kampung, sehingga lama kelamaan kegiatan tersebut mulai menyebar luas ke daerah lain, seperti ke Wilayah Kabupaten Bandung dan Sumedang. Di Kabupaten Sumedang daerah pertama yang mulai mengembangkan pemeliharaan Domba Garut dan menyelenggarakan adu domba adalah Kecamatan Tanjung Sari, sedangkan Di Kabupaten Bandung lebih berkembang di daerah Bandung Selatan, antara lain Wilayah Majalaya, Ciparay, sampai Ciwidey.

Atas gagasan Mama Lurah Hormat dari Babakan Ciparay, yaitu Mama R. Mangkasat Natapraja, Orang tua dari R. Sule Natapraja yang dibantu oleh Mama Nata Situsaeur, H. Asasi, Edi Leuwi Panjang, Mohan Geger Kalong, dan lain-lain, kira-kira pada periode Tahun 1920-1930 kegemaran domba tangkas ini mulai ditampilkan di daerah perkotaan, termasuk pernah diselenggarakan di Alun-alun Bandung, tepatnya diselenggarakan pada lokasi di depan Mesjid Agung Bandung.

Pamidangan domba yang ada pada saat itu terdapat di Kebun Kalapa Babakan Tarogong, dan pada Tahun 1942 sampai dengan 1949 intensitas kegiatan adu domba mengalami penurunan yang sangat tajam, karena situasi politik yang tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan kegiatan sejenis itu, selanjutnya mulai Tahun 1953 kegiatan adu domba mulai marak kembali khususnya di Kabupaten Bandung dan sekitarnya, bahkan pada Tahun 1960 bermunculan pekalangan-pekalangan domba, antara lain di Kebon Lega Wilayah Bojong Loa pada lahan milik H. Mulia, Cigolendang di Wilayah Sukasari pada lahan milik Mama Adi, dll.

Kira-kira Tahun pada periode Tahun 1970-an didirikan organisasi penggemar domba di tingkat Jawa Barat yang dipimpin oleh H. Husen Wangsaatmaja, mantan Walikota Bandung, yaitu organisasi profesi yang bernama HPDI (Himpunan Peternak Domba Indonesia), sepuluh tahun kemudian pada Tahun 1980 diselenggarakan Musda HPDI Jawa Barat di Padalarang, dengan salah satu hasil rumusan melakukan perubahan nama nama dari HPDI menjadi HPDKI (Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia) dan disepakati untuk mengubah istilah adu domba menjadi ketangkasan domba, hal ini untuk mengubah citra adu domba yang negatif dan terkesan senantiasa terkait dengan perjudian, menjadi istilah yang memiliki konotasi positif. Selanjutnya di bawah wadah HPDKI ini hampir setiap tahun menjelang hari-hari bersejarah diadakan kontes dan ketangkasan Domba Garut antar Kabupaten dan Kotamadya se-Jawa Barat.

Tahun 1983 diadakan kontes dan ketangkasan domba di Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan, sekaligus diselenggarakan rapat HPDKI yang dihadiri hampir seluruh perwakilan cabang, salah satu butir rapat yang disetujui adalah mengubah istilah kontes dan ketangkasan domba menjadi Kontes Seni Ketangkasan Domba, sehingga dalam penyelenggaraan selanjutnya penekanan tangkas lebih diarahkan pada seni bukan pada tangkasnya. Penilaian lebih dititikberatkan pada adeg-adeg (postur, jingjingan, ules, warna bulu, corak atau motif bulu), keindahan pengambilan ancang-ancang, pola serangan atau teknik pukulan, teknik menghindar, dan hal-hal lain yang menyangkut estetika.

Sejalan dengan perkembangan sejarah tersebut, akhirnya Domba Garut yang kita kenal sekarang ini adalah merupakan Domba Garut tipe tangkas dan sulit dibedakan antara antara Domba Garut Tipe Daging dengan Domba Garut Tipe Tangkas, karena pada hakikatnya Domba Garut itu merupakan domba tipe tangkas.

(Sumber : Wawancara dengan tokoh-tokoh HPDKI, Peternak Domba Garut, dan studi dokumentatif dari beberapa tulisan, antara lain tulisan Endang Wiradikarta).

PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI INDONESIA

PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM
OLEH KOPERASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi, maka kegiatan usaha simpan pinjam perlu ditumbuhkan dan dikembangkan;

b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:
1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

3. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.

5. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

6. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.

7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

8. Menteri adalah Menteri yang membidangi koperasi.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Pertama
Bentuk Organisasi

Pasal 2

(1) Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam.

(2) Koperasi Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

(3) Unit Simpan Pinjam dapat dibentuk oleh Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Bagian Kedua
Pendirian

Pasal 3

(1) Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

(2) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tambahan lampiran:
a. rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
b. Administrasi dan pembukuan;
c. nama dan riwayat hidup calon Pengelola;
d. daftar sarana kerja.

(3) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai izin usaha.

Pasal 4

(1) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang membuka Unit Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sebagai izin usaha.

Pasal 5

(1) Koperasi yang sudah berbadan hukum dan akan memperluas usahanya di bidang simpan pinjam wajib mengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usahanya.

(2) Tatacara perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar diajukan dengan disertai tambahan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(4) Pengesahan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai izin usaha. Bagian Ketiga Jaringan Pelayanan

Pasal 6

(1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam.

(2) Jaringan pelayanan simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
a. Kantor Cabang yang berfungsi mewakili Kantor Pusat dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman;
b. Kantor Cabang Pembantu yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman;
c. Kantor Kas yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.

Pasal 7

(1) Pembukaan Kantor Cabang harus memperoleh persetujuan dari Menteri.

(2) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas tidak diperlukan persetujuan Menteri tetapi harus dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pembukaan kantor.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 8

(1) Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh Pengurus.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.

(3) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada Pengurus.

(4) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa perorangan atau badan usaha, termasuk yang berbentuk badan hukum.
(5) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengelola wajib mengadakan kontrak kerja dengan Pengurus.

Pasal 9

(1) Dalam hal Pengelola adalah perorangan, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
a. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
b. memiliki akhlak dan moral yang baik; c.mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

(2) Dalam hal Pengelola adalah badan usaha wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
a. memiliki kemampuan keuangan yang memadai;
b. memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik.

Pasal 10

Dalam hal Pengurus secara langsung melakukan pengelolaan terhadap usaha simpan pinjam maka berlaku ketentuan mengenai persyaratan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

Dalam hal pengelolaan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka:

a. sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Pengelola wajib mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan di bidang simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

b. di antara Pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ke satu menurut garis lurus ke bawah maupun ke samping.

Pasal 12

(1) Pengelolaan Unit Simpan Pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya.

(2) Pendapatan Unit Simpan Pinjam setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit yang bersangkutan, dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:
a. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi;
b. pemupukan modal Unit Simpan Pinjam;
c. membiayai kegiatan lain yang menunjang Unit Simpan Pinjam.

(3) Sisa pendapatan Unit Simpan Pinjam setelah dikurangi biaya dan keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diserahkan kepada koperasi yang bersangkutan untuk dibagikan kepada seluruh anggota koperasi.

(4) Pembagian dan penggunaan keuntungan Unit Simpan Pinjam diajukan oleh Pengurus Unit Simpan Pinjam untuk mendapat persetujuan para anggota yang telah mendapat pelayanan dari Unit Simpan Pinjam.

Pasal 13

(1) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh Koperasi Simpan Pinjam setelah dikurangi dana cadangan, dipergunakan untuk :
a. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan jumlah dana yang ditanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi;
b. membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan ketrampilan;
c. insentip bagi Pengelola dan karyawan;
d. keperluan lain untuk menunjang kegiatan koperasi.

(2) Penentuan prioritas atau besarnya dana untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, dan d diputuskan oleh Rapat Anggota.

Pasal 14

(1) Dalam menjalankan usahanya, Pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait.

(2) Aspek permodalan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
a. modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan;
b. setiap pembukaan jaringan pelayanan, harus disediakan tambahan modal sendiri;
c. antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus berimbang.




(3) Aspek likuiditas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
a. penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
b. ratio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun.

(4) Aspek solvabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
a. penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan membayar kembali;
b. ratio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan kekayaan harus berimbang.

(5) Aspek rentabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
a. rencana perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan ditetapkan dalam jumlah yang wajar untuk dapat memupuk permodalan, pengembangan usaha, pembagian jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan;
b. ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan dengan aktiva harus wajar.

(6) Untuk menjaga kesehatan usaha, Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam tidak dapat menghipotekkan atau menggadaikan harta kekayaannya.

(7) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 15

(1) Pengelola Koperasi berkewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan simpanan berjangka dan tabungan masing-masing penyimpan kepada pihak ketiga dan kepada anggota secara perorangan, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses peradilan dan perpajakan.

(2) Permintaan untuk mendapatkan keterangan mengenai simpanan berjangka dan tabungan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh pimpinan instansi yang menangani proses peradilan atau perpajakan kepada Menteri.

BAB IV
PERMODALAN

Pasal 16

(1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan.

(2) Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam wajib menyediakan sebagian modal dari koperasi untuk modal kegiatan simpan pinjam.

(3) Modal Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa modal tetap dan modal tidak tetap.

(4) Modal Unit Simpan Pinjam dikelola secara terpisah dari unit lainnya dalam Koperasi yang bersangkutan.

(5) Jumlah modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan modal tetap Unit Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula.

(6) Ketentuan mengenai modal yang disetor pada awal pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 17

(1) Selain modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16, Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun modal pinjaman dari:
a. anggota;
b. koperasi lainnya dan atau anggotanya;
c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
e. sumber lain yang sah.

(2) Unit Simpan Pinjam melalui Koperasinya dapat menghimpun modal pinjaman sebagai modal tidak tetap dari:
a. anggota;
b. koperasi lainnya dan atau anggotanya;
c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
e. sumber lain yang sah.

(3) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 18

(1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

(2) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota.

Pasal 19

(1) Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:
a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.

(2) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

(3) Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengutamakan pelayanan kepada anggota.

(2) Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya maka calon anggota dapat dilayani.

(3) Apabila anggota dan calon anggota sudah mendapat pelayanan sepenuhnya, koperasi lain dan anggotanya dapat dilayani berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi yang bersangkutan.


(4) Pinjaman kepada anggota koperasi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan melalui koperasinya.

Pasal 21

(1) Rapat Anggota menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman baik kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

(2) Ketentuan mengenai batas maksimum pinjaman kepada anggota berlaku pula bagi pinjaman kepada Pengurus dan Pengawas.

Pasal 22

(1) Dalam hal terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun, setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat:
a. menempatkan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank dan lembaga keuangan lainnya;
b. pembelian saham melalui pasar modal;
c. mengembangkan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya.

(2) Ketentuan mengenai penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 23

(1) Penghimpunan dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 dilakukan dengan pemberian imbalan.

(2) Imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh Rapat Anggota.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Menteri.

Pasal 25

Untuk terciptanya usaha simpan pinjam yang sehat, Menteri menetapkan ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha koperasi.

Pasal 26

(1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan berkala dan tahunan kepada Menteri.

(2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam tertentu wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan.

(3) Tatacara dan pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 27

(1) Menteri dapat melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

(2) Dalam hal terjadi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan.

Pasal 28

(1) Dalam hal Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengalami kesulitan yang mengganggu kelangsungan usahanya, Menteri dapat memberikan petunjuk kepada Pengurus untuk melakukan tindakan sebagai berikut:
a. penambahan modal sendiri dan atau modal penyertaan;
b. Penggantian Pengelola;
c. penggabungan dengan koperasi lain;
d. penjualan sebagian aktiva tetap;
e. tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dianggap mengalami kesulitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila mengalami salah satu atau gabungan dari hal-hal sebagai berikut:
a. terjadi penurunan modal dari jumlah modal yang disetorkan pada waktu pendirian;
b. penyediaan aktiva lancar tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
c. jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar dari jumlah simpanan berjangka dan tabungan;
d. mengalami kerugian;
e. Pengelola melakukan penyalahgunaan keuangan;
f. Pengelola tidak melaksanakan tugasnya.

(3) Dalam hal kesulitan tidak dapat diatasi, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dapat dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini.

BAB VII
PEMBUBARAN

Pasal 29

(1) Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dilakukan oleh Rapat Anggota.

(2) Dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam harus dibubarkan dan koperasi yang bersangkutan tidak melakukan pembubaran, maka Menteri dapat:
a. meminta kepada Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan untuk membubarkan;
b. melakukan pembubaran dengan disertai sanksi administratif kepada Pengurus Koperasi yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan Menteri.

Pasal 30

Dalam melakukan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, pihak yang mengambil keputusan pembubaran wajib mempertimbangkan masih adanya harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang dapat dicairkan untuk memenuhi pembayaran kewajiban yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam oleh Menteri dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi hal tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Penyelesaian lebih lanjut sebagai akibat dari pembubaran Unit Simpan Pinjam oleh Menteri dilakukan oleh koperasi yang bersangkutan.

Pasal 32

(1) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, pembubaran Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam diupayakan tidak melalui ketentuan kepailitan.

(2) Dalam hal kondisi Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang mengarah kepada kepailitan tidak dapat dihindarkan, sebelum mengajukan kepailitan kepada instansi yang berwenang, Pengurus Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan wajib meminta pertimbangan Menteri.

(3) Persyaratan dan tata cara mengajukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 33

Dalam masa penyelesaian, pembayaran kewajiban Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut:
a. gaji pegawai yang terutang;
b. biaya perkara di Pengadilan;
c. biaya lelang;
d. pajak Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam;
e. biaya kantor, seperti listrik, air, telepon, sewa dan pemeliharaan gedung;
f. penyimpan dana atau penabung, yang pembayarannya dilakukan secara berimbang untuk setiap penyimpan/ penabung dalam jumlah yang ditetapkan oleh Tim Penyelesaian berdasarkan persetujuan Menteri;
g. kreditur lainnya.

Pasal 34

(1) Segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian dibebankan pada harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan dan dikeluarkan terlebih dahulu dari dana yang ada atau dari setiap hasil pencairan harta tersebut.

(2) Biaya pegawai, kantor dan pencairan harta kekayaan selama masa penyelesaian disusun dan ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran.

(3) Honor Tim Penyelesaian ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran dalam jumlah yang tetap dan atau berdasarkan prosentase dari setiap hasil pencairan harta kekayaan.

Pasal 35

Apabila setelah dilakukan pembayaran kewajiban dan biaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 masih terdapat sisa harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam, maka:
a. dalam hal Koperasi Simpan Pinjam, sisa harta tersebut dibagikan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam.
b. dalam hal Unit Simpan Pinjam, sisa harta tersebut diserahkan kepada koperasi yang bersangkutan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran dan penyelesaian Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam diatur dalam Keputusan Menteri.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 37

(1) Dalam hal koperasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 ayat (2), koperasi yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.

(2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa pembubaran dan sanksi administratif lainnya.

(3) Persyaratan dan tata cara sanksi administratif diatur oleh Menteri.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Untuk meningkatkan perkembangan usaha perkoperasian, Menteri mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya agar kelompok masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatannya tersebut dalam bentuk koperasi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Koperasi Simpan Pinjam dan koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam yang sudah berjalan pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku tetap melaksanakan kegiatan usahanya, dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1995
MENTERI NEGARA
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO




PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1995
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

UMUM

Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.

Atas dasar itu maka pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam oleh koperasi tersebut harus diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perkoperasian.

Peraturan tersebut dimaksudkan agar di satu pihak tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan dan di lain pihak untuk mempertegas kedudukan Koperasi Simpan Pinjam pada koperasi yang bersangkutan sebagai koperasi atau Unit Usaha Koperasi yang memiliki ciri bentuk dan sistematis tersendiri.

Kegiatan usaha simpan pinjam ini sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi dan banyak manfaat yang diperolehnya dalam rangka meningkatkan modal usaha para anggotanya. Hal itu terlihat akan kenyataan bahwa koperasi yang sudah berjalan pada umumnya juga melaksanakan usaha simpan pinjam.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dimuat ketentuan dengan tujuan agar kegiatan simpan pinjam oleh koperasi tersebut dapat berjalan dan berkembang secara jelas, teratur, tangguh dan mandiri.

Di samping itu juga memuat ketentuan untuk mengantisipasi prospek perkembangan di masa depan, di mana faktor permodalan bagi usaha anggota dan usaha koperasi sangat menentukan kelangsungan hidup koperasi dan usaha anggota yang bersangkutan.

Sebagai penghimpun dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas, kegiatan Usaha Simpan Pinjam memiliki karakter khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko. Oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat.
Dalam rangka itulah maka di samping koperasi sendiri harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha simpan pinjam tersebut, Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Menteri yang membidangi koperasi. Pengawasan dilakukan oleh Menteri untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan yang dampaknya sangat merugikan anggota dan hilangnya kepercayaan anggota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Peraturan Pemerintah ini disusun agar pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dapat menjamin keberadaan kelancaran dan ketertiban usaha simpan pinjam oleh koperasi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam berlaku sebagai izin usaha adalah dengan dikeluarkannya surat keputusan pengesahan Akta Pendirian koperasi tersebut sudah dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan koperasi yang sudah berbadan hukum adalah koperasi yang telah memperoleh pengesahan Akta Pendirian dan koperasi tersebut sudah melaksanakan kegiatan usaha tetapi bukan kegiatan usaha simpan pinjam.




Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan dalam ayat (2) ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Tempat Pelayanan Simpan Pinjam (TPSP) yang selama ini
ada, berfungsi sebagai Kantor Cabang.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Dalam hal Anggaran Dasar tidak memuat ketentuan mengenai kewenangan Pengurus untuk mengangkat Pengelola, maka apabila Pengurus bermaksud mengangkat Pengelola, Pengurus mengajukan rencana pengangkatan Pengelola kepada Rapat Anggota.

Dalam hal Anggaran Dasar memuat ketentuan mengenai kewenangan Pengurus untuk mengangkat Pengelola, maka untuk melaksanakan kewenangan tersebut Pengurus tetap terlebih dahulu mengajukan rencana pengangkatan Pengelola kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.

Sekalipun pengangkatan Pengelola memerlukan pengajuan rencana kepada Rapat Anggota, tetapi kewenangan untuk memilih dan mengangkat Pengelola tetap ada pada Pengurus.

Rencana pengangkatan Pengelola yang diajukan kepada Rapat Anggota dimaksud di atas antara lain meliputi persyaratan tugas dan wewenang, imbalan jasa, jaminan, perjanjian kerja dan nama calon Pengelola (apabila sudah ada).

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan keahlian di bidang keuangan adalah
meliputi pengetahuan dasar pembukuan, perbankan atau simpan pinjam.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan yang memadai adalah termasuk memiliki permodalan yang sehat setelah diaudit.
Huruf b
Yang dimaksud dengan tenaga managerial yang baik adalah pimpinan dan staf dari badan usaha yang akan diserahi tugas sebagai Pengelola harus mempunyai kemampuan untuk mengelola usaha serta mempunyai moral dan akhlak yang baik.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ketentuan ini berlaku baik bagi Pengurus yang secara langsung melaksanakan pengelolaan maupun Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.

Pasal 12

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya adalah Unit Simpan Pinjam ini mempunyai sistim manajemen, administrasi pembukuan dan keuangan sendiri.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksudkan transaksi adalah meliputi transaksi simpanan, pinjaman atau keduanya.
Huruf b
Yang dimaksud pemupukan modal adalah modal sendiri yang terdapat pada Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan.
Huruf c
Termasuk kegiatan yang menunjang Unit Simpan Pinjam adalah pendidikan.

Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa kepada anggota yang tidak ikut transaksi dalam Unit Simpan Pinjam diberikan pula bagian dari keuntungan Unit Simpan Pinjam.

Ayat (4)
Besarnya pembagian dan penggunaan keuntungan Unit Simpan Pinjam diusulkan dan diajukan oleh Pengurus dan disetujui oleh para anggota yang telah mendapat pelayanan dari Unit Simpan Pinjam.





Pasal 13

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan jumlah dana yang ditanamkan adalah jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang diserahkan kepada koperasi.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Dimaksudkan untuk memberikan rangsangan bagi Pengelola dan karyawan agar supaya bekerja lebih baik. Pengertian Pengelola di sini meliputi Pengurus dan Pengelola yang diangkat oleh Pengurus.
Huruf d
Yang dimaksud dengan keperluan lain adalah keperluan yang digunakan untuk perkembangan dan kelancaran usaha koperasi yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Pengertian Pengelola di sini meliputi Pengurus dan Pengelola
yang diangkat oleh Pengurus.

Ayat (2)
Huruf a
Apabila ada anggota koperasi yang mengambil simpanan pokok dan simpanan wajib hanya dapat dilaksanakan apabila telah ada modal pengganti dari anggota baru minimal sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang akan diambil.
Huruf b
Ketentuan tersebut dimaksudkan agar pengeluaran investasi
jaringan pelayanan dibiayai dengan modal sendiri sehingga tidak memberatkan keuangan koperasi yang bersangkutan.
Huruf c
Ketentuan ini tidak ditetapkan secara kuantitatip tetapi harus diperhitungkan sendiri oleh koperasi dengan maksud apabila terjadi resiko atas modal yang berasal dari pinjaman dapat ditutup oleh modal sendiri.


Ayat (3)
Huruf a
Untuk menumbuhkan dan memantapkan tingkat kepercayaan penyimpan, maka koperasi wajib menjaga likuiditasnya agar dapat memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendek, terutama untuk membayar simpanan yang akan ditarik oleh penyimpan.
Huruf b
Ratio ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana yang telah dihimpun untuk pemanfaatan pemberian pinjaman, dengan tetap memperhitungkan aspek likuiditas.

Ayat (4)
Huruf a
Dalam menghimpun modal pinjaman dan modal penyertaan koperasi wajib memperhitungkan terlebih dahulu kemampuannya untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan kekayaan yang dimiliki, agar koperasi tersebut dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan tetap dipercaya.
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan rentabilitas yang wajar adalah keadaan dimana ratio antara keuntungan dibandingkan dengan kekayaannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.
Ratio yang tidak terlalu tinggi dengan maksud bahwa koperasi tidak semata-mata mengejar keuntungan, sedangkan ratio tidak terlalu rendah dengan maksud agar koperasi tersebut dapat tetap berkembang.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas





Pasal 15

Ayat (1)
Pengertian Pengelola di sini meliputi Pengurus dan Pengelola
yang diangkat oleh Pengurus.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Modal sendiri dalam pasal ini adalah modal yang berasal dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, termasuk di dalamnya yang disetorkan sebagai prasyarat untuk memperoleh pengesahan Akta Pendirian ataupun pengesahan perubahan Anggaran Dasar. Di samping modal sendiri, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal penyertaan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Modal tetap dimaksud adalah meliputi modal yang disetor pada awal pendirian dan modal tambahan yang tidak dapat diambil kembali.
Modal tidak tetap dimaksud adalah modal yang dapat diambil kembali sesuai dengan perjanjian. Modal ini dapat berasal dari modal penyertaan atau pinjaman pihak ke tiga, sepanjang hal tersebut dilakukan melalui Koperasi yang bersangkutan.

Ayat (4)
Dasar pertimbangan pemisahan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dari unit usaha yang lain, antara lain karena pengelolaan di bidang keuangan bagi jenis usaha ini membutuhkan spesifikasi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang lain baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan maupun administrasinya.
Hal ini dimaksudkan pula agar dana simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi yang dipercayakan oleh penyimpan untuk disimpan di koperasi harus aman dan cukup tersedia bila sewaktu-waktu ditarik oleh penyimpan.



Ayat (5)
Jumlah modal sendiri bagi Koperasi Simpan Pinjam atau modal tetap dalam Unit Simpan Pinjam tidak boleh berkurang dari modal yang disetorkan pada saat pengesahan Akta Pendirian atau pengesahan perubahan Anggaran Dasarnya. Hal ini dimaksudkan agar koperasi tersebut dapat menjaga kelangsungan hidupnya.

Ayat (6)
Ketentuan modal awal ini diatur untuk memenuhi kelayakan usaha simpan pinjam.

Pasal 17

Ayat (1)
Penghimpunan modal pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan dan ketentuan lain yang berlaku.

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Penghimpunan modal pinjaman oleh Unit Simpan Pinjam dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan dan ketentuan lain yang berlaku.

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Yang dimaksud calon anggota adalah orang perorang/ koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan azas pemberian pinjaman yang sehat adalah pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pelayanan kepada calon anggota hanya diberikan apabila yang bersangkutan sekalipun secara formal belum sepenuhnya terdaftar
sebagai anggota, tetapi secara material telah memenuhi dan melaksanakan persyaratan administratif keanggotaan koperasi yang bersangkutan.




Ayat (3)
Perjanjian kerjasama dimaksud dinyatakan sah apabila ditandatangani sekurang-kurangnya oleh ketua dan sekretaris masing-masing koperasi.

Ayat (4)
Dalam pemberian pinjaman kepada anggota koperasi lain yang bertanggung jawab terhadap pinjaman tersebut pada prinsipnya tetap anggota yang bersangkutan. Namun koperasi lain tersebut tetap ikut bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman bila peminjam tidak mengembalikan pinjamannya.

Pasal 21

Ayat (1)
Ditetapkannya batas maksimum pemberian pinjaman dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan usaha koperasi dan agar koperasi tersebut memprioritaskan pelayanannya kepada anggota.

Ayat (2)
Dengan ketentuan ini maka hak Pengurus dan Pengawas dalam menerima pinjaman sama seperti hak anggota dan tidak ada keistimewaan tertentu.

Pasal 22

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Pemberian imbalan dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya antara lain berupa prinsip bagi hasil.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh Menteri dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi dalam menjaga kesehatan usahanya. Ketentuan tersebut terutama berkaitan dengan aspek keuangan dan sistem pengelolaan usaha simpan pinjam, dan khusus mengenai aspek keuangan diperlukan pedoman yang bersifat kuantitatif. Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian ini diperlukan karena pada hakekatnya usaha simpan pinjam merupakan sarana pengelolaan dana.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap koperasi setiap waktu apabila terjadi indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh koperasi yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas


Huruf c
Tindakan penggabungan dalam hal ini dilakukan hanya untuk Koperasi Simpan Pinjam.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Tindakan lain dalam hal ini misalnya membentuk lembaga yang berfungsi untuk menangani kesulitan koperasi.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Ayat (3)
Pengertian pembubaran untuk Unit Simpan Pinjam adalah penutupan.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Sanksi administratif dimaksud antara lain berupa denda.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Ketentuan ini berlaku dalam hal pembubaran terjadi karena kesulitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak dapat diatasi, atau karena hal lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.
Tujuannya adalah untuk melindungi penyimpan dana.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas






Pasal 40

Cukup jelas


CATATAN

Kutipan : LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1995

Perkandangan Domba - Kambing

Dalam suatu usaha peternakan ada tiga faktor utama yang sangat penting yang dikenal dengan “Segitiga Emas” (Breeding, Feeding dan Management). Ketiga faktor ini satu sama lain harus selalu berhubungan dan saling menunjang, disampaing faktor lainnya yang saling mendukung dari ketiga faktor tersebut yaitu kesehatan dan pencegahan penyakit serta pemasaran yang tidak boleh diabaikan dengan begitu saja.
Salah satu manajemen yang perlu diperhatikan yaitu manajemen perkandangan. Kandang merupakan salah satu aspek yang cukup penting dalam pemeliharaan DOKA (Domba-Kambing) karena perkandangan merupakan faktor yang cukup menentukan bagi kelancaran usaha ternak tersebut. Dimana kandang yang baik dapat membantu dan mempermudah para tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya dengan lebih efektif dan efisien, membantu dalam meningkatkan konversi pakan dan laju pertumbuhan serta kesehatan ternak.
Permasalahan yang timbul dalam pembuatan kandang adalah pendanaan, dengan menggabungkan antara prinsip yang bersifat praktis dan ekonomis, peternak akan dituntut untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan biaya, tenaga dan sumber daya manusia yang tersedia. Oleh karena bahan yang akan digunakan dalam membuat bangunan kandang ini, sebaiknya menggunakan bahan yang murah namun kuat dan tahan lama, mudah didapat di sekitar lokasi peternakan. Bahan yang biasanya digunakan untuk kandang yaitu bambu, kayu dan beton, sehingga dapat dipakai dalam waktu yang cukup lama, sedangkan untuk atap kandang dapat digunakan seng, genteng, asbes, rumbia dan lain-lain. Bahan yang lebih umum digunakan yaitu bambu dan kayu dengan beratapkan genteng, karena bahan-bahan tersebut mudah didapat disekitar lokasi, harganya murah dan memiliki daya tahan yang cukup lama.
Bangunan kandang sebaiknya didirikan ditempat yang terbuka, diatas tanah yang rata dengan sirkulasi udara yang baik, tanah sekitarnya mudah meresap air atau pada saat musim hujan tanah cepat kering dan air akan dengan mudah mengalir dengan cepat atau tidak tersumbat, tidak dekat dengan pepohonan besar dengan tujuan agar kandang (ruangan kandang) dengan mudah mendapatkan cahaya matahari pagi secara merata dan bisa mendapatkan udara segar, jika kandang didirikan dibawah pepohonan besar maka ruangan kandang akan mudah menjadi lembab dan kurang sehat karena cahaya matahari ini tidak dapat masuk karena terhalang oleh pepohonan tersebut, jika kandang ini dengan terpaksa harus didirikan di area yang banyak pepohonannya maka jarak bangunan dengan pepohonan tersebut jaraknya agak berjauhan. Dengan mengatur jarak kandang dengan pepohonan tersebut maka kandang dapat dirikan karena pepohanan ini juga dapat berfungsi untuk menghindari angin kencang yang langsung masuk kedalam kandang yang bisa menyebabkan domba tersebut sakit.
Kandang sebaiknya harus dekat dengan peternak atau rumah jaga karena ternak setiap saat perlu diawasi baik dari segi kesehatan, tatalaksana dan keamanan. Seperti domba yang dapat melahirkan pada setiap waktu (pagi, siang dan malam), sehingga pada malam haripun peternak harus membantu kelahiran domba apabila domba sulit dalam melahirkan, karena tidak selamanya domba tersebut dalam melahirkan dengan normal. Sehingga kandang harus dibangun tidak terlalu jauh dari rumah peternak.
Kandang didirikan jangan terlalu dekat dengan rumah penduduk, sumur, dan yang paling penting adalah tidak ada rasa keberatan dari masyarakat sekitar apabila pembangunan kandang tersebut dibangun pada lokasi yang berdekatan dengan rumah penduduk, jarak antara kandang dengan rumah penduduk minimal 10 meter. Selain kita memperhatikan jarak bangunan kandang dengan rumah penduduk, jarak antara kandang satu dengan kandang lainnya perlu juga diperhatikan agar sinar matahari dapat dengan leluasa masuk kedalam kandang dan pertukaran udara dapat berjalan dengan baik. Jarak antar kandang minimal 7 meter.
Kandang dibuat atau dibangun menghadap ke Barat-Timur atau membujur Utara-Selatan. Tujuannya adalah agar sinar matahari pagi bisa masuk ke dalam ruangan kandang (lantai kandang). Dimana sinar matahari ini sangat penting fungsinya sebagai desinfektan dan pembasmi bibit penyakit dan kuman, dapat mempercepat proses pengeringan kandang terutama pada lantai kandang yang basah atau lembab akibat air kencing maupun sisa air untuk memandikan domba dengan demikian diharapkan ruangan kandang menjadi sehat serta dapat membantu proses pembentukan vitamin D.
Macam-macam Kandang, Standar (bentuk, ukuran) dan kegunaannya :

a. KANDANG INDUK

1). Kandang induk masa kering
Bentuk kandang induk masa kering atau induk yang sedang tidak bunting dan induk tersebut siap untuk dikawinkan kembali, maka dibuat dengan menggunakan bentuk sistem “kandang koloni atau berkelompok”. Kandang koloni fungsinya sebagai kandang perkawinan bisa dibuat dengan berbagai macam bentuk: v Satu ruangan dibuat memanjang tanpa adanya penyekatan dengan diberi pintu pada masing-masing bagian ujung kandang untuk keluar masuknya ternakv Satu ruangan dibuat memanjang dengan dilakukan penyekatan pada bagian tengah ruangan kandang dengan diberi pintu pada masing-masing bagian ujung kandang untuk keluar masuknya ternakv Satu ruangan dibuat memanjang dengan dilakukan penyekatan menjadi beberapa sekat ruangan kecil yang dapat menampung 5-10 ekor ternak dengan ukuran 3x5 meter, dimana pada masing-masing ruangan sekat kandang tersebut diberi pintu untuk keluar masuknya ternak.

2). Kandang induk bunting (bersalin) dan menyusui
Bentuk kandang induk yang sedang bunting lebih dari tiga bulan dan dan induk yang sedang mengasuh anak atau menyusui dibuat dengan sistem tipe “kandang tunggal atau individu”. Ukuran kandang bersalin 1 x 1 m sampai 1,5 x 1,5 m.

b. KANDANG PEJANTAN
Bentuk kandang pejantan dibuat dengan system tipe “kandang tunggal atau individu”. Bahan yang digunakan sebaiknya menggunakan kayu yang kuat, pintu kandang dibuat dengan sistem pintu slot atau bisa dibongkar pasang pada saat untuk mengeluar masukkan ternak, jarak antar selot 20-30 cm. Ukuran kandang pejantan 1 x 1 m sampai 1,5 x 1,5 m.

c. KANDANG SAPIHAN
Bentuk kandang sapihan baik jantan maupun betina dibuat dengan bentuk tipe “kandang tunggal atau individu” dan “kandang koloni atau berkelompok” dengan dilakukan penyekatan menjadi beberapa sekat ruangan kecil yang dapat menampung 5-10 ekor ternak.

d. KANDANG PENGGEMUKAN
Bentuk kandang penggemukan dibuat dengan sistem tipe “kandang tunggal atau individu” dengan ukuran antara 50 x 50 cm sampai 75 x 75 cm.

e. KANDANG KARANTINA
Bentuk kandang karantina dibuat dengan bentuk tipe “kandang tunggal atau individu” dan “kandang koloni atau berkelompok”. Fungsi kandang karantina ini digunakan sebagai tempat penampungan sementara ternak-ternak yang sakit, ternak yang baru datang dan ternak yang diafkir, dimana semua ternak yang ada dikarantina ini akan diberi perlakuan khusus sesuai kondisinya.

Estrous Detektor Sapi, Kuda, Domba dan Babi

Alat ini mampu menunjukkan adanya masa estrous dengan memonitor perubahan yang terjadi pada resistensi mukosa vagina hewan.
Alat ini merupakan alat yang kecil, mudah dibawa (portable), dilengkapi baterai 9 V.

Pengukuran dilakukan secara sederhana dengan memasukkan pendeteksi ke dalam vagina hewan dan amati angka yang terbaca. Alat ini mudah digunakan oleh satu orang pengguna dan tidak memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan pengukuran. Disarankan melakukan satu atau dua pembacaan harian dalam beberapa hari berturut-turut untuk mendapatkan hasil yang pasti dan aman. Deteksi estrous bergantung pada waktu identifikasi saat resistensi rendah dan kepekaan meningkat. Peningkatan resistensi menunjukkan terjadinya ovulasi dalam beberapa jam dan merupakan waktu terbaik untuk inseminasi atau kawin.

Untuk deteksi kebuntingan awal, pembacaan dilakukan kembali setelah inseminasi atau kawin, saat siklus estrous selanjutnya akan terjadi. Apabila resistensi tetap tinggi selama beberapa hari, berarti sedang terjadi gestasi (kehamilan). Sebaliknya bila resistensi rendah terlihat pada level estrous menunjukkan hewan tersebut tidak bunting.

Manfaat Detektor Estous:

• Mengurangi kebutuhan terhadap observasi visual.
• Mengoptimalkan waktu pembibitan ternak dan memaksimalkan rata-rata angka kebuntingan per konsepsi.
• Mendeteksi kesalahan deteksi pada birahi tenang ( silent heat).
• Dengan mengetahui kebuntingan lebih awal akan mendukung perlakuan yang lebih baik bagi hewan bunting.

Pemkab Bangun Puskesmas Hewan

Antisipasi Penularan Penyakit Lewat Hewan Pemkab Bangun Puskesmas Hewan

SOREANG,(GM)-
Banyaknya penyakit yang ditularkan melalui perantara hewan, memunculkan ide bagi Pemkab Bandung untuk mengembangkan pusat kesehatan hewan (puskeswan). Meski baru di beberapa kecamatan, namun puskeswan ini rencananya akan didirikan di tiap kecamatan di Kab. Bandung.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Bandung, Ir. Ernawan Mustika, Minggu (23/8) menuturkan, keberadaan puskeswan sangat penting. Selain untuk mengantisipasi penularan penyakit dari hewan, puskeswan juga bisa menjaga kualitas hewan ternak untuk dikonsumsi masyarakat.

"Seperti diketahui, banyak penyakit hewan dan penyakit yang ditularkan oleh hewan berkembang di masyarakat. Untuk itu, keberadaan puskeswan diharapkan bisa menanggulangi penyakit tersebut hingga tidak sampai menyebar ke masyarakat," jelasnya.

Menurut Ernawan, puskeswan tidak jauh berbeda dengan puskesmas biasanya. Di puskeswan dokter hewan dan perawat bertugas mengobati hewan, khususnya hewan ternak yang terjangkit penyakit. "Tidak itu saja, puskeswan bisa menjaga kualitas daging ternak. Sebab nantinya hewan yang akan disembelih harus dalam keadaan sehat," tuturnya.

Ernawan mengungkapkan, ide Pemkab Bandung mendirikan puskeswan menghadapi kendala dalam masalah dokter. "Puskeswan baru ada di Kec. Pasirjambu dan Kec. Katapang. Itu pun kita masih kekurangan tenaga ahli. Tapi ini hanya kendala teknis, ke depan kita akan menambahnya kalau puskeswan sudah ada di tiap kecamatan," jelasnya.

Lebih lanjut Ernawan mengatakan, untuk menjaga kualitas daging, pihaknya akan mengembangkan rumah potong hewan (RPH). Keberadaan RPH akan menjamin kualitas daging ternak yang akan dijual ke pasaran.

"Kalau di RPH, tentunya hewan yang akan dipotong diperiksa dulu, sehat atau tidak. Berbeda kalau bukan di RPH, bisa saja hewan berpenyakit pun dipotong dan dipasarkan hingga dikonsumsi masyarakat," jelasnya.

Menurut Ernawan, di Kab. Bandung baru ada 6 RPH, di antaranya di Kec. Pangalengan, Cicalengka, Katapang, dan Kec. Ciwidey. "Idealnya memang RPH ini ada di tiap kecamatan, namun kini kita fokuskan saja di daerah-daerah yang ada peternakannya," katanya. (B.97/oci.job)**

Sumber : http://www.klik-galamedia.com

Ragam warna bulu, jenis ekor dan tanduk domba garut

Beberapa jenis warna bulu domba



Bulu Jogja











Bulu belang batu












Bulu Baracak











Bulu Bangbara










Bulu Sela













Bulu Sambung












Bulu Riben










Bulu Macan










Bulu Laken














Jenis Ekor Domba Garut

Ekor Gabus










Ekor Beurit











Ekor Bagong












Jenis Tanduk Domba

Tanduk Gayor












Tandung Golong Tambang











Tanduk Leang-leang














Tanduk Sogong











Warna tanduk brumbun












Warna tanduk cinta











Warna tanduk Wulung












Sumber : www.dombagarut.blogspot.com
thank's kang Agus

Kunjungan ke Peternak Mitra Desa Jatisari Kecamatan Kutawaringin, Soreang Kabupaten Bandung.

BAGIAN II

b. Pengembangan usaha peternakan (sinergi unggas dengan domba garut)

Salam Peternak …..

Luar biasa ……potensi peternakan dibumi Indonesia ……. kata itulah yang Penulis ucapkan ketika berkunjung dan berdiskusi dengan kelompok peternak mitra di wilayah Desa Jatisari. Perlu diketahui bahwa kelompok ternak yang ada di wilayah Desa Jatisari ini adalah beternak itik/bebek sejak 3 tahun yang lalu hingga saat ini. Salah satu pertimbangan Penulis untuk menitipkan ternak domba kepada petani/peternak di lokasi tersebut adalah selain untuk memberdayakan pemuda setempat juga setelah Penulis mendapatkan informasi dari Ketua RW setempat bahwa di daerah tersebut sudah terbentuk kelompok ternak unggas (itik/bebek) walaupun masih dalam skala peternakan kecil dengan jumlah ternak itik 50 s/d 100 ekor serta jumlah anggota 12 orang. Alhamdulillah hingga saat ini usaha ternak itik tersebut terus dikembangkan dengan melakukan diversifikasi usaha ternak diantaranya adalah selain menjual telur itik mentah, juga dilakukan pembuatan telur asin, penjualan bibit itik, serta menjual itik pedaging, begitu penuturan Kang Heri. kepada Penulis. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan untuk jangka pendek (harian) yaitu dari itik petelur dan pedaging, sedangkan dari beternak domba mereka akan memperoleh pendapatan dari bagi hasil (maro) dari ternak domba yang mereka pelihara. Sinergi itik dengan domba, bisa !

Foto anak itik dan anak domba garut

Adapun domba-domba yang Penulis titipkan kepada mereka adalah domba yang sudah dalam keadaan bunting 1 hingga 2 bulan sehingga dengan masa pemeliharaan kurang lebih 5 bulan, induk domba tersebut sudah dapat melahirkan anakan. Adapun kewajiban peternak mitra adalah memberikan pakan selama masa pemeliharaan induk dan anak domba hingga lepas sapih, sedangkan hak peternak mitra sesuai kesepakatan adalah mendapatkan bagi hasil 50:50 dari anak domba yang dilahirkan sampai lepas sapih umur 5 bulan. Sebagai contoh misalkan seorang peternak mitra mendapat kepercayaan untuk memelihara 3 ekor induk domba dan apabila dari 3 induk domba tersebut masing-masing melahirkan 2 ekor anak domba, maka peternak mitra tersebut akan mendapatkan bagian sebanyak 3 ekor anak domba sebagai haknya.

Kang, saat ini ada 15 orang lagi yang berminat untuk ngagaduh domba Akang. (ngagaduh adalah istilah untuk memelihara domba dengan sistem bagi hasil) demikian informasi yang Penulis dapatkan dari Kang Heri pada saat Penulis berkunjung untuk melihat progress pembuatan kandang domba kapasitas 20 ekor yang Penulis percayakan kepada Kang Heri selaku Pembina yang juga tokoh Pemuda setempat. Sebelum memberikan kepercayaan kepada seorang petani untuk memelihara ternak domba, tentunya perlu dilakukan seleksi dalam arti apakah petani tersebut nantinya akan sungguh-sungguh dan dapat dipercaya untuk memelihara ternak domba. Apakah mereka sudah memiliki pengetahuan tentang memelihara ternak domba dan seandainya belum memiliki pengetahuan apakah mereka bersedia untuk mengikuti pelatihan beternak domba serta beberapa persyaratan standar lainnya yang Penulis coba buat dan tetapkan. Hal tersebut tentunya sebagai langkah untuk mengurangi kegagalan dalam hal pemeliharaan ternak domba. Sudah menjadi standar dari Penulis adalah bilamana seorang petani sudah dinyatakan lulus seleksi untuk menjadi peternak mitra, petani tersebut akan diikut sertakan dalam program pelatihan singkat tatacara beternak domba selain itu tentunya peternak mitra tersebut akan terus dibina selama masa pemeliharaan ternak domba.

Selain melakukan sinergi peternakan, maupun sinergi peternakan dengan perkebunan atau perikanan, sebenarnya masih banyak potensi dari usaha peternakan domba garut yang belum digarap dengan baik, selain untuk penyediaan domba garut unggul untuk domba tangkas/laga, penyediaan pasar daging domba untuk warung sate, aqiqah dan qurban, tentunya dapat dikembangkan lagi ke sektor lain misalnya industri jaket kulit dan kerajinan dari tanduk domba maupun sektor pariwisatanya dari atraksi seni ketangkasan domba tangkas/laga yang merupakan seni tradisional masyarakat Jawa Barat.

Makmurlah Peternak Indonesia.